Antisipasi Kerusuhan Pencak Silat di Tulungagung, Bentuk Paguyuban

oleh
AKBP Eva Guna Pandia

TULUNGAGUNG –AKBP Eva Guna Pandia langsung bekerja usai ditunjuk menjadi Kapolres Tulungagung menggantikan pejabat sebelumnya. Tiga hari pasca dilantik, Pandia beserta jajaran harus menyusun strategi untuk memastikan aksi ribuan mahasiswa Tulungagung menolak pelemahan KPK dan pengesahan RUU KUHP berjalan aman dan lancar.

Selanjutnya, Pandia juga dihadapkan pada tugas lainnya, yaitu mempertahankan kondusifitas di wilayah hukum Tulungagung.

Ditemui di mapolres, Pandia mengatakan pihaknya kini sedang mempererat hubungan dengan berbagai pihak. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga tokoh- tokoh perguruan pencak silat yang ada di Tulungagung.

“Beberapa hari ini kita melakukan kunjungan ke beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita bahas beberapa hal termasuk keberadaan perguruan pencak silat di Tulungagung,” ujarnya.

Pandia menyebut, hasil dari koordinasinya dengan berbagai pihak menghasilkan beberapa usulan dan ide yang siap dibahas lebih mendalam. Salah satunya adalah usulan untuk mengaktifkan lagi paguyuban pencak silat di Tulungagung. Paguyuban ini sebenarnya sudah dibentuk sekitar 3 tahun lalu. Namun kehadirannya belum maksimal.

“Ada beberapa usulan yang sudah masuk dan kita tampung, termasuk yang paguyuban pencak silat untuk mewadahi 13 perguruan silat di Tulungagung,” ungkapnya.

Kehadiran paguyuban ini, lanjut Pandia, diharapkan mampu meminimalkan potensi terjadinya konflik antarperguruan pencak silat di Tulungagung.

Pihaknya yakin, keberadaan paguyuban bisa menekan potensi gesekan antarperguruan pencak silat. Itu mengingat metodes serupa juga diterapkan di Kabupaten Madiun, yang merupakan daerah basis sejumlah perguruan pencak silat.

“Metode yang sama juga diberlakukan di wilayah Kabupaten Madiun, pusatnya perguruan pencak silat,” terangnya.

Hal sama juga disampaikan Kasat Intelkam Polres Tulungagung, AKP Sumono, yang memiliki pengalaman berdinas di wilayah Madiun.

Menurutnya, dalam paguyuban tersebut terdiri dari perwakilan masing-masing perguruan silat. Di mana mereka akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI saat ada pengesahan anggota baru di masing-masing perguruan pencak silat.

“Jadi ketika sudah terbentuk dan berjalan dengan baik, selanjutnya ketika ada pengamanan-pengamanan pengesahan, dari Polri dan TNI hanya membackup,” pungkasnya. (fir/mad/tyo)