Komisi B DPRD Jember Minta Camp’ us 888 Ditutup

oleh
Sidak Komisi B yang melibatkan instansi terkait di rumah bernyanyi Camp’ us 888.

JEMBER – Sidak  Komisi B DPRD Kabupaten Jember menemukan minuman alkohol berkadar  17 persen di rumah bernyanyi  Camp’us 888 di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Rabu (9/10) sore. Sidak ini melibatkan Kasat Pol PP Jember Arief Tjahyono, Kadis Pariwisata Anas Ma’ruf,  Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Safi’i, dan  Shabara Polres Jember

Camp’us 888  yang menjadi TKP penganiayaan mantan anggota dewan Maman Sabariman,  hanya memiliki izin dari Dinas Pariwisata Jember yang diketahui terbit sejak 6 April 2016 dan itu sudah kedaluwarsa. Sedangkan izin lainnya tidak memiliki.  Di sana,  dewan juga menemukan rumah bernyanyi  itu tetap beroperasi dua kamar dari empat belas kamar yang tersedia.

“Perizinannya sudah kedaluwarsa dan tidak memiliki perizinan penjualan minuman keras,” jelas ketua Komisi B Siswono, Rabu (9/10)

Masih kata Siswono,  hasil sidak tersebut akan dilaporkan pada pimpinan  dewan untuk memberikan rekomendasi penindakan berupa ditutup sementara. Bahkan untuk dikaji ulang keberadaannya.

“Lokasi rumah bernyanyi tidaklah tepat karena masih dalam kompleks  kampus dan tidak jauh dari tempat ibadah. Untuk itu perizinannya perlu dikaji ulang,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Syafii menyampaikan rumah bernyanyi tersebut tidak tercatat dalam data perusahaan yang mengurus izin di PMPTSP.

“Jadi untuk rumah bernyayi (karaoke) Camp’us 888 menurut catatan kami tidak ada data karena belum memasukan izinnya,” kata Syafii.

Kata Syafii seharusnya pemilik karaoke mendaftarkan pada Kantor Dinas PMPTSP, karena OPD lain tidak berhak mengeluarkan izin apapun. “Berdasarkan Permendagri 138 Pasal 9 Ayat 1 adalah PMPTSP bertindak selaku pelaksana administratif , sedangkan teknis dan pengawasan berada di OPD atau dinas,” ungkap Syafii.

Untuk itu, pihaknya dengan dinas pariwisata berkordinasi akan membuat hasil pengawasan dan sidak kepada bupati. Selanjutnya PMPTSP akan menerbitkan surat teguran hingga penutupan, jika pemilik usaha tidak segera mengurus izinnya.

Terkait  lokasi karaoke yang berada di kawasan pendidikan, Syafii mengatakan, pihaknya dan dinas pariwisata akan melakukan evaluasi Keberadaan nya.

Sementara Kasat Pol PP Jember Arief Tjahyono mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta  melakukan penutupan. Sebab, semua tergantung dari hasil keputusan dari pihak terkait.

“Kami akan menutup jika ada permintaan bantuan penertiban dari dinas terkait. Dan sebelumnya harus ada keputusan dari semua pihak terkait,”pungkas  dia. (edy/udi)