Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Politik

APBD Rp 10,3 T Jamin Tidak Ada Warga Surabaya Susah

Topangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2020 yang mencapai Rp 10,3 T bagi masyarakat Surabaya, boleh dibilang cukup fantastis. Nilai dua digit yang belum pernah terjadi dan baru kali pertama dalam sejarah kepemimpinan DPRD Surabaya periode 2019-2024, diharapkan tidak ada lagi warga Surabaya yang merasa susah.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memastikan jika kekuatan APBD ini menjamin peningkatan daya saing SDM (sumber daya manusia) dan pembangunan infrastruktur ekologis berkelanjutan.


“Ke depan kita tidak bisa lagi ngomong anak putus sekolah karena tidak ada dana. Warga miskin tidak bisa berobat, dan SDM nya tidak bisa bersaing di era saat ini. Sebab semua sudah ditanggung pemkot. Sekarang kita harus bicara tentang kualitas pendidikan dan persiapan anak-anak Surabaya untuk mengahadapi era-era sekarang,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya, kemarin.

Lanjut Reni, tema itulah dijabarkan dalam priorittas anggaran. Karena menurutnya, tema itu merupakan visi misi wali kota yang dijabarkan prioritasnya dalam peningakatan daya saing melalui pendidikan kesehatan dan penanganan kesejahteraan social.

baca juga :  Menjamin Hak-Hak Rakyat

Dalam mengaplikasikan SDM melalui pendidikan, kesahatan, dan kesejahteraan sosial diharapakan tidak adanya persoalan kemanusiaan di Surabaya.

“Karena pemkot sudah bertanggunjjawab disini, jadi tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Seperti tidak ada dana yang membuat anaknya tidak bersemangat atau alasan lainnya. Makanya perlu kita dorong para orang tua murid untuk bersemangat,”harap mantan anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Kualitas pendidikan juga harus ditopang dengan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah yang saat ini sangat bagus, sehingga pencapaian sekolah saat ini lebih merata. Sehingga tidak adanya ketimpangan antara negeri dan swasta.

“Untuk pendidikan ada dua indikitor yaitu pemerataan kualitas pendidikan dan pemerataan akses stabilitas pendidikan. Dengan akses pemerataan otomatis semua terjangkau untuk sekolah mudah pada sisi wilayah dan kondisi anak, misalnya disabilitas, untuk masyarakat yang miskin tidak ada orang tidak bisa menjangkau sekolah di Surabaya,” beber wakil rakyat dari Dapil 4 Surabaya ini.

baca juga :  Menjamin Hak-Hak Rakyat

Selain itu, Reni menambahkan pemerataan kualitas pendidikan maka akan menurunkan disparitas antara sekolah negeri dan swasta.

“Ini yang menjadi tantangan atas kualitas pendidikan di Surabaya salah satunya soal infrastruktur,”imbuhnya.

Dengan amanah dari perda tentang pendidikan di Kota Surabaya N0 16 Tahun 2012 tentang wajib belajar 12 tahun, yangmana saat ini untuk 3 tahun diambil oleh Pemrov Jatim, dan 9 tahunnya di Pemkot Surabaya, namun Pemerintah kota Surabaya bisa membantu siswa SMA dan SMK. Program beasiswa PTN dan PTS bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin masuk ke perguruan tinggi Negeri.

“Sekarang sudah ada kerjasama dengan Unair, ITS, Unesa, Poltek Perkapalan, Poltek Kesehatan dan untuk Swastanya Ubaya dan itu sampai S2. Syaratnya siswa tersebut harus diterima di PTN terlebih dahulu, kemudian KK Surabaya, anak warga tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu, dan sediakan mess juga termasuk jenjang S2,”ungkapnya.

baca juga :  Menjamin Hak-Hak Rakyat

Menyoal anggaran kesehatan, menurut Reni nantinya tidak adalagi masyarakat Surabaya yang tidak bisa berobat selam sakit.

“Yang pasti, pemkot dan DPRD Surabaya terus akan men-support atas penerima bantuan iuran (PBI) dengan kenaikan Rp 42 ribu. Anggaran sudah siap, tinggal kemudian pemkot perlu melakukan pemdampingan dan pembinaan terhadap rumah sakit, di Surabaya,” urainya.

Untuk penanganan kesejahteraan sosial Reni menambahkan bahwa program tersebut sifatnya memperluas dan memperbanyak dengan memperkuat kualitas program tersebut menjadi bagus.

“Kita melanjutkan dan lebih memperkuat kualitas program karena kalau yang sosial sifatnya ke perlindungan, kemudian ada perbaikan rumah tidak layak yang kenaikkan 1000,”imbuhnya.

Sedang implementasi APBD juga ada di sektor infrastruktur yang terkonektivitas dengan transportasi dan juga adanya penguatan sektor jasa dan perdagangan.

“Pertumbuhan ekonomi ini menjadi ciri khas Surabaya. Dan kita bisa bersinegeri nantinya tingkat kemiskinan juga akan berkurang, karena ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Surabaya,”pungkasnya. (nia/mik/gus)

baca juga

Menjamin Hak-Hak Rakyat

Agus Supriyadi