Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Surabaya

DPRD Jatim Anggap Pemprov Kebobolan Covid-19 Bangkalan

Hikmah Bafaqih

Surabaya, memorandum.co.id – DPRD Jatim menilai Pemprov Jatim kebobolan karena melonjaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mengejutkan semua pihak.

Mengantisipasi peningkatan korban pandemi, Komisi E menggelar hearing dengan Satgas Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Kamis (10/6/2021).


Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, penanganan pandemi di Kabupaten Bangkalan harus dilakukan secara khusus. Di mana masyarakat khawatir saat diisolasi di rumah sakit.

“Mereka (penderita) cenderung melakukan isolasi mandiri. Karena warga khawatir melakukan isolasi di rumah sakit,” terang Hikmah Bafaqih.

baca juga :  Pemprov Jatim Raih WTP dari BPK

Ketua Perempuan Bangsa PKB Jatim ini, menegaskan, peranan dinas kesehatan dan OPD lainnya diharapkan bisa maksimal.

“Karena itu, perlu ada pendampingan dari lembaga dinas saat warga isolasi mandiri. Masyarakat jangan dibiarkan sendiri tanpa dilakukan pendampingan,” tegas Hikmah.

Politisi asal Malang ini menyampaikan pendekatan kepada masyarakat harus terus dilakukan. Termasuk keterlibatan tokoh masyarakat, ulama, kiai untuk bersama-sama mengawal dan memberikan edukasi terkait pandemi Covid-19. “Perlakuan tenaga kesehatan harus secara khusus,” tandas dia.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Ashari meminta Pemprov Jatim meningkatkan tracing secara masif di wilayah Madura. Kondisi itu disebabkan karena pemeriksaan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri yang ke Madura masih belum optimal.

baca juga :  Wagub Jatim Beri Ucapan Selamat Jokowi -Ma’ruf, dan Ajak Masyarakat Kembali Bersatu

“Ini kan kasus baru yang dibawa pekerja migran yang pulang ke Madura. Saya kira dalam hal ini Pemprov telah kebobolan,” katanya.

Disamping itu, pengawasan ketat juga harus diberlakukan di pintu masuk dan keluar Jembatan Suramadu.

“Kalau saya menilai saat ini masyarakat mulai patuh protokol kesehatan (prokes). Tinggal pemerintah harus meningkatkan pengawasan di pintu masuk Surabaya. Bagi mereka yang lewat harus dites usap,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim dr Joni Wahyuhadi membantah Pemprov Jatim kecolongan.

baca juga :  Pemprov Siap Distribusikan Sepuluh Ribu Rapid Test

“Tidak benar. Kan kemungkinan ini ada dua kasus mungkin dari pekerja migran atau akibat lonjakan saat libur lebaran,” bantahnya. (day/fer)

baca juga

Warga NU Jatim Tidak Sepakat People Power

Aris Setyoadji

Warga Jatim Kompak Tolak Kerusuhan

Aris Setyoadji

Wakil Ketua DPRD Jatim : Jadwal Reses Ditambah Menjadi 8 Hari

Agus Supriyadi