Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Surabaya

DPRD Surabaya: Warga Didorong Laporan tapi Feedback Pemkot masih Lemah

Fatkur Rohman  mengikuti hearing virtual.

Surabaya, memorandum.co.id – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Fatkur Rohman, dalam diskusi soal Peningkatan Pelayanan Lingkup Kesejahteraan Rakyat, banyak dicurhati oleh para ketua RT dan RW.

Fatkur mengungkapkan, ada problem yang muncul terkait pendataan warga di tingkat bawah. Para ketua RT dan RW mengeluh, seringkali data yang disetorkan RT/RW dan yang direalisasikan oleh pemerintah tidak sesuai.


“Terungkap banyak keluhan dari bapak atau ibu RT dan RW terkait tugas pendataan. Mereka bersyukur adanya kenaikan honorarium bulanan. Saya juga mengapresiasi adanya aplikasi yang dapat diakses RW terkait pendataan. Itu terobosan bagus. Namun, penggunaan teknologi semestinya menjadikan proses bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya, Kamis (9/9/2021).

baca juga :  Pencairan Dana Pilkada Molor, Dewan Bakal Panggil Pemkot

Fatkur menuturkan, pendataan dengan menggunakan sistem IT sejatinya membuat proses semakin mudah. Namun agar selaras, politisi PKS ini meminta harus ada keberimbangan antara ketua RT/RW dengan pemerintah.

“Jadi jangan hanya mendorong pak RW untuk rajin me-report pendataan. Akan tetapi, semestinya dengan teknologi juga harus ada sistem otomatis terkait feedback dari pemkot. Sehingga ada balasan dari pemerintah atas data yang disetor RT/RW. Di sinilah kaidah transparansi diwujudkan,” tegasnya.

Masih kata Fatkur, ketika warga dalam hal ini RT/RW melaporkan sebuah data maka seyogyanya, sebagaimana pengurusan layanan publik yang lain, harus ada kepastian feedback dari pemkot apakah data itu diterima atau ditolak.

baca juga :  Dicuekin Komis A DPRD Surabaya, Surabaya Coruptions Watch Indonesia Siapkan Langkah Hukum

“Artinya harus ada keterangan kenapanya. Semisal ada yang sudah masuk PKH, ketika ada warga yang tidak bisa ini harus ada feedback cepat. Misal dalam 2×24 jam pascalaporan, otomatis akan ada feedback yang muncul. Dengan IT ini sangat bisa. Jadi warga juga teredukasi. Jangan sampai bulan berikutnya tiba-tiba ada info tidak cair bansosnya, lalu ramai banyak yang protes,” paparnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeko Surabaya, Febrina Kusumawati mengaku senang mendapatkan masukan dari dewan. Secara umum pihaknya menyepakati adanya usulan feedback system ini.

baca juga :  Komisi A Sidak Fasum YKP Rungkut Kidul

“Terima kasih atas masukan terkait feedback. Ini menjadi catatan kami dan akan segera kami koordinasikan. Sehingga bisa diimplementasikan sebagai bentuk peningkatan layanan kami kepada warga,” ucap Febri. (mg3)

baca juga

Pencairan Dana Pilkada Molor, Dewan Bakal Panggil Pemkot

Ferry Ardi Setiawan

Komisi A Sidak Fasum YKP Rungkut Kidul

Agus Supriyadi

Fasum Diserobot Pengembang, Warga Rungkut Kidul Protes

Agus Supriyadi