Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Jatim

Khofifah Evaluasi PPKM Darurat, Wapres Beri 3 Fokus Pembahasan

Surabaya, Memorandum.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi masa PPKM Darurat di mana case fatality rate (CFR) turun dari 7,24 persen menjadi 6,61 persen. Sedangkan kasus aktif naik secara signifikan dari 5,68 persen menjadi 19,49 persen.

“Kami ingin melaporkan dari mulai Senin lalu, ketika terjadi peningkatan eksponensial karena kenaikan testing hingga 5 sampai 6 kali lipat per harinya, angka yang terkonfirmasi mengalami peningkatan. Tapi tingkat keterisian RS, baik ICU maupun isolasi biasa relatif flat,” kata Khofifah, Kamis (22/7/2021).


Khofifah mengatakan, di rumah sakit rujukan Covid-19 kondisi keterisian ICU tetap berada di kisaran 84 persen dan isolasi biasa 82 persen. Hal tersebut disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu efek dari pembatasan, banyak warga ber-KTP Jatim yang sudah berdomisili di daerah lain, atau yang bergejala ringan ke sedang lebih memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

baca juga :  Polrestabes Tindak 72 Pelanggar Prokes selama PPKM Darurat

Sementara itu, Wakil Presiden menekankan 3 fokus pembahasan dalam rapat koordinasi secara virtual pada Rabu (21/7) malam, yaitu pertama evaluasi penerapan PPKM Darurat, kedua pemantauan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3 T), serta ketiga pelaksanaan vaksinasi.

“Pada hari ini saya ingin lebih banyak mendengar dari saudara-saudara tentang perkembangan terakhir terkait penanganan Covid-19, termasuk penerapan PPKM Darurat di Provinsi Jawa Timur yang juga sekarang sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menggunakan levelering, ada level 4, level 3, dan disesuaikan,” ungkapnya.

“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik lagi,” sambungnya.

baca juga :  Khofifah: Renungan Isra Mikraj, Salat Ajarkan Manusia Disiplin

Terkait masih rendahnya penyaluran bansos, Pemerintah Provinsi Jatim diharapkan bisa melakukan percepatan melalui perbaikan data, terutama terkait kelengkapan data nomor induk kependudukan dari para penerima manfaat.

Selain itu, lembaga penyalur bantuan sosial, seperti PT Pos dan perbankan di Jatim, juga perlu melakukan penambahan sumber daya manusia.(Mg6)

Reporter : M Ridho

baca juga

Zona Merah Menyebar di 20 Daerah, Jatim Membara

Aziz Manna Memorandum

Waspada Covid-19, Gubernur Khofifah Harap Ortu Tak Ajak Anak Keluar Rumah

Aziz Manna Memorandum

Warga Bulak Banteng tidak Menolak PPKM Darurat

Syaifuddin