Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Metropolitan

Komisi D Gagas Raperda Pertambangan

Kuswanto
Kuswanto

Surabaya, Memorandum.co.id – Masih terjadi konflik terkait penataan pertambangan di Jawa Timur, Komisi D DPRD Jatim kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Pertambangan. Usulan raperda ini, dibuat untuk menerjemahkan UU 23 tahun 2014 tentang Tambang.

Ketua Komisi D Kuswanto membenarkan rencana melakukan penataan pertambangan yang berada di wilayah Jawa Timur. Menurut politisi Partai Demokrat ini, masih banyak yang harus diatur dalam pengelolaan pertambangan. “Sebenarnya kewenangan pertambangan sudah masuk wilayah provinsi, setelah munculnya aturan dari pemerintah pusat,” tegas Kuswanto.


Namun yang terjadi, penataan pertambangan menglami sejumlah  keruwetan. Khususunya persoalan perizinan dan penggelolaan.  Sulitnya mengurus izin pertambangan rakyat di Jawa Timur.

baca juga :  Isi Kejenuhan Pasien Covid-19, DPRD Jatim Siap Hadirkan Psikolog

Dirinya menilai penting antara eksekutif dan legislatif  segera merumuskan dan membuat peraturan daerah (perda) tentang Pertambangan di Jatim.

Kuswanto berharap dengan dibentuknya perda  proses pertambangan di Jatim dapat tertata dengan rapi dan tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat lagi soal tambang tersebut.

“DPRD Jatim ini banyak mendapat keluhan dari konstituen atau masyarakat soal perijinan tambang tersebut,” kata dia.

Selama ini untuk penanganan izin tambang di Jatim hanya berpedoman pada UU 23 tahun 2014, dan peraturan gubernur (pergub) saja.

baca juga :  Pandemi Covid-19 Menggila, Dewan Minta Evaluasi Sekolah Tatap Muka

“Dalam properda yang masuk di Baperda DPRD Jatim sebenarnya sudah ada. Tapi baik pihak eksekutif maupun legislatif sama sekali tak ada inisiatif untuk membahas Raperda Izin Usaha Pertambangan di Jatim sehingga tak kunjung terealisasi,” tuturnya.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah pusat juga memberikan kontribusi hasil pajak pertambangan yang adil kepada provinsi. Pasalnya, meski sudah diberi wewenang izin, hasil kontribusi pertambangan masih dinikmati oleh kabupaten/kota. Selama ini pemprov sudah pro aktif untuk menyelesaikan perizinan tambang. Bahkan, ketika ada pengajuan sepanjang proses dan persayaratan dipenuhi maka pasti cepat diterbitkan.

baca juga :  Dapat Rekom DPP PDI-P, Armuji Siap Mundur

Sayangnya, setiap ada kendala di kabupaten, Pemprov Jatim selalu menjadi sasaran dari masyarakat untuk protes. “Kami di provinsi didemo masyarakat, padahal kesulitan untuk mengurus izin tidak ada. Selama persyaratan sudah lengkap pasti diproses,” ujarnya. (day/udi)

baca juga

Warga Was-was, Tanggul Bengawan Solo Banyak Yang Retak

Agus Supriyadi

Wakil Ketua DPRD Jatim : Jadwal Reses Ditambah Menjadi 8 Hari

Agus Supriyadi

Untuk Kelancaran Logistik, Pelayaran Perintis Tetap Diperbolehkan

Agus Supriyadi