Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Advertorial

Pansus I DPRD Bedah RPJMD Bersama Pemkab Trenggalek

 

Pansus I DPRD Trenggalek menggelar rapat bersama eksekutif.

Trenggalek, memorandum.co.id – DPRD Trenggalek menganggap eksekutif belum maksimal menyajikan data dan informasi tentang potensi yang ada di daerahnya.

Hal itu disampaikan Pansus I DPRD saat menggelar rapat bersama eksekutif untuk membedah Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Tahun 2021-2026.


“Kami memanggil eksekutif untuk membedah dan menjelaskan RPJMD tahun, apakah sesuai dengan visi misi bupati atau belum,” tutur Ketua Pansus I DPRD Trenggalek Sukarodin, Kamis (26/8/2021).

Dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, Sukarodin mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, seperti kurangnya penyajian data dan informasi lainnya.

baca juga :  Paguyuban Masyarakat Peduli Trenggalek Desak Dewan Bentuk Pansus Hutang

Seharusnya, dalam perencanaan apapun harus disanding dengan data dahulu sebagai pondasi perencanaan. Selanjutnya, barulah dibuat perencanaan sesuai data dan setelah itu hasilnya akan di eksekusi.

“Jadi untuk menuju ke sana harus diketahui isu strategis, kalau isu sudah ditemukan kemudian menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan,” tegasnya.

Namun Sukarodin melihat dalam merencanakan pembangunan sesuai visi misi bupati, eksekutif belum bisa menyajikan data dan memberikan informasi yang maksimal.

Misal pada data kemandirian desa, jika dikaitkan dengan data belum bisa dikatakan maksimal. Karena disaat akan menelurkan kebijakan, terhadap kebijakan desa belum sepenuhnya terencana dan terpublikasikan.

baca juga :  DPRD Trenggalek Godok Raperda Perubahan APBD 2021

“Desa mau dibawa kemana belum sepenuhnya terencana, seharusnya data bisa digunakan untuk mempercepat kemandirian yang disesuaikan dengan potensi,” tegasnya.

Menurutnya, potensi desa harus disesuaikan dengan data. Agar kebijakan tidak ngawur, jika potensi yang ada harus menanam porang jangan dipaksa menanam padi.

Dengan penyajian data saat ini dapat disimpulkan bahwa data belum integrated belum sinkron dengan OPD lain. Artinya masih di OPD tertentu, data potensi desa juga belum dipublikasikan agar semua orang tahu.

“Hal itu agar masyarakat tidak salah sasaran, jadi data potensi yang di-publish untuk memberitahu semua orang, bahkan jika akan ada investor masuk potensi yang ada sudah diketahui,” pungkasnya. (adv)

baca juga :  DPRD Trengalek Bahas Empat Ranperda

baca juga

Warga Watulimo Demo Dugaan Penyerobotan Tanah Kas Desa

Aziz Manna Memorandum

Wali Kota Malang Konsentrasi Pemulihan Ekonomi

Syaifuddin

Wakil Ketua DPRD Trenggalek Keluhkan Mepetnya Waktu Pembahasan KUA PPAS Perubahan

Agus Supriyadi