Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Bojonegoro

Pemkab Bojonegoro Raih Predikat Opini WTP 8 Kali Berturut-Turut

Pemkab Bojonegoro menerima WTP.

Bojonegoro, memorandum.co.id –  Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Tak tanggung-tanggung Pemkab Bojonegoro telah delapan kali berturut-turut meraih predikat WTP. Mamun, ada pengecualian atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahterimakan langsung oleh Kepala BPK perwakilan Provinsi Jatim kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu’muawanah dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah di Gedung BPK RI Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Selasa, (26/4/2022)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 pada lima pemerintah daerah, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, BPK memberikan opini kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Ngawi,  Pemerintah Kabupaten Tuban, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono mengemukakan, seluruh Pemerintah Daerah yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan opini WTP atas penyajian LKPD Tahun Anggaran 2021. “Secara khusus kami menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mempertahankankan opini WTP,” bebernya.

Joko Agus Setyono memastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi  tetap berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar- benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

“Semoga raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan pada masa-masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata  kelola keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya. (top/har)