Memorandum.co.id – Berita Peristiwa Kriminal Hari Ini
Surabaya

PPDB 2021, Jalur Zonasi Jadi Perhatian Pimpinan DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti

Surabaya, memorandum.co.id – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2021 di Kota Surabaya akan segera berlangsung pada bulan Juni depan.

Memastikan pendaftaran PPDB yang sudah kian dekat, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti berharap pada tahun ini, Dinas Pendidikan selaku OPD leading sektor Pemerintah Kota Surabaya dapat mengawal jalannya PPDB dengan maksimal.

“PPDB ini adalah PPDB pertama wali kota baru, jadi harapannya adalah zero masalah. Karena selama ini, biasanya selalu muncul persoalan pada saat PPDB,” ujar Reni, Kamis (20/5/2021).

Ada dua problem yang menjadi perhatian Reni Astuti. Pertama adalah berkaitan dengan jalur zonasi. Soal minimnya SMP negeri yang ada di beberapa kecamatan.

“Misalnya di Kecamatan Sawahan yang penduduknya padat. Ketersediaan SMP negeri di sana hanya ada satu yaitu SMP 46. Sehingga, anak-anak Sawahan ini kalau bersaing jarak selalu kalah. Bahkan ada satu SD negeri hampir seluruh siswanya tak bisa masuk SMP negeri karena kalah sama jarak,” jelasnya.

Menyiasati hal semacam ini, Reni mendorong agar kriteria dan pembagian zonasi harus diperbaiki. Jika tak kunjung dilakukan perbaikan, maka akan terus ada pengaduan.

“Terutama bagi warga yang di wilayahnya tidak ada sekolah negeri tentu mereka akan menjerit lagi. Mereka akan merasa tidak terlayani dengan adil,” ucapnya.

Untuk itu, dia menyarankan supaya penerimaan jalur zonasi ini seleksinya jangan hanya mengacu pada jarak dari rumah ke sekolah, namun perlu ada pertimbangan lain bagi wilayah yang minim sekolah negeri.

“Dinas pendidikan harus bisa melihat betul lulusan SD di sebuah kecamatan itu ada berapa, lalu ketersediaan SMP di wilayah tersebut berapa. Itu hitung-hitungannya harus proposional dan berkeadilan,” imbuh politisi dari PKS ini.

Kedua, Reni menyoroti soal distribusi siswa yang tidak seimbang antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Ada ketimpangan yang membuat beberapa sekolah swasta terdampak.

“Ini problem setiap tahun yang selalu terjadi. Sekolah negeri menumpuk sementara swasta timpang. Bahkan ada sekolah swasta yang sampai tak mendapat siswa. Saya harap ini nanti tidak terjadi,” ungkapnya.

Atas hal ini, Reni sangat berharap pemkot memiliki solusi untuk mengentaskan dua persoalan tersebut. Sehingga PPDB Surabaya tahun 2021 dapat dilalui dengan baik.

“Ini jadi tantangan dan harapan juga bagi pemimpin baru. Semoga PPDB tahun ini tidak ada masalah dan tidak ada warga yang merasa tidak terlayani sebagaimana warga di kecamatan lainnya,” pungkas Reni. (mg3)

baca juga

Wujud Kepedulian, Pimpinan DPRD Surabaya Sebar Sembako kepada Warga Wonokromo

Syaifuddin

Warga Tagih Pencairan Dana Stimulus Kampung Tangguh

Agus Supriyadi

Warga Surabaya Diimbau Waspada, Ketua Komisi D Minta Kader Kesehatan Turun Antisipasi DBD

Aziz Manna Memorandum